Kejari Diminta Profesional, Enam Bulan Kasus Terminal Batu Bara Belum Ada Kejelasan

Kejari Diminta Profesional, Enam Bulan Kasus Terminal Batu Bara Belum Ada Kejelasan
Kuasa Hukum PT. KBA Dedi Putra Pakpahan

KALTIM.BALIKPAPAN - Kejaksaan Negeri Balikpapan diminta bekerja secara profesional menangani perihal permasalahan PT. Kace Berkah Alam. terkait adanya dugaan korupsi pemberian ijin dalam pembagunan Pelabuhan Curah padat Batu Bara di Kawasan terminal Kariagau.

Kuasa Hukum PT. KBA Dedi Putra Pakpahan mejelaskan, adapun dari hasil Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi (BPKP) Propinsi Kalmantan Timur menduga kegiatan tersebut hanya ada kerugian administrasi terkait kerugian Multi Porpose yang di ajukan oleh PT. Kaltim Kariangau Terminal (KKT) kepada pihak regulator Dirjen Perhubungan Laut Republik Indonesia kurang lebih seratusan juta rupiah, yang sampai saat ini masih dalam proses pengurusan perijinan. Jelas Dedi 

PT. Kace Berkah Alam Berharap tidak ada pemberhentian kerja kegiatan oprasional kepelabunan curah padat batu bara di PT. KKT dimana kegiatan tersebut dapat meningkatkan pendapatan kas Negara  melalui pajak pajak.

Kegiatan tersebut juga dapat meningkatkan pendapatan asli Daerah (PAD) dan kas Negara serta dapat meningkatkan ekonomi Nasional melalui pembukaan lapangan kerja,   khususnya bagi masyarakat lokal. Ujar Dedi Putra Pakpahan

PT. Kace Berkah Alam (KBA) bermohon agar kegiatan berlanjut dimana dalam proses penyidikan dugaan penyala gunaan kewenangan pemberian ijin pelabuhan jetty batu bara dan sudah masuk dalam tahap penyidikan tetapi ada pihak pihak lain yang mengoprasikan kegiatan oprasional bongkar muat batu bara pada tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebanyak 3 tongkang anehnya kegiatan tersebut diperbolehkan dengan alasan diskresi. Kata Kuasa Hukum PT. KBA Dedi Putra Pakpahan

PT. KBA Berharap adanya kepastian hukum perihal proses pemeriksaan dugaan tindak pidana korupsi dan penyalagunaan kewenangan pemberian ijin pelabuhan jetty batu bara yang akhirnya berdampak pada masyarakat kecil yang mencari makan dan bekerja dalam kegiatan oprasional pelabuhan jetty batu bara tersebut. Ujar Dedi Putra Pakpahan

Sementara itu Kata Dedi Putra Pakpakhan dari hasil pertemuan dengan Kejaksaan Negeri Balikpapan sampai saat ini belum ada kepastian penetapan tersangka, Kejari sampai saat ini masih terus mempelajari kasus tersebut yang sudah memasuki Enam Bulan. Ujar Dedi

Kuasa Hukum PT. KBA Dedi Putra Pakpahan menambahkan, Mengenai kepengurusan ijin lokasi pembagunan pelabuhan Jetty di kilometer 13 sama sekali tidak ada hubungan dengan PT. KBA terkait perijinan, karena yang layak mengajukan pemohonan perijinan multi porpose adalah pihak PT. KKT

"seharusnya Kejaksaan melakukan pemeriksaan terhadap PT. KKT dan KSOP selaku Regulator sesuai dengan perjajian kerjasama layanan jasa kepelabuhanan antara PT. KKT dan PT. KBA Nomer 6/HK.301/2/DUT-2018 dalam pembagunan dan penggunaan lokasi Jetty Bongkar Batu bara Curah Padat batu bara"

"Sementara dari pihak kami tidak pernah menggunakan anggaran dari Negara ini pembagunan tersebut murni dari dana PT. KBA" Imbuh Dedi

Seharunya Kejari Balikpapan dapat menelaah pemasalahan ini dengan bijak karena kegiatan yang dilakukan PT. KBA adalah pendapatan Negara, kegiatan ini dapat meningkatkan perekonomian Nasional diantaranya

1. Peningkatan pendapatan Negara
2. Peningkatan pendapatan PAD dan Kas Negara dari BUMD Dan BUMN. Dari kepelabuhanan dengan adanya sewa lahan dan pembagian serta keuntungan
3. Peningkatan ekonomi  Nasional. Membuka lapangan Kerja
4. Menjadi Kontrol jika melalui pelabuhan yang berada di wilayah lahan Negara
5. Pengembangan Usaha secara Luas. Untuk BUP BUMN Tampa mengeluarkan anggaran kas Negara dan kegiatan ini murni di biayai Oleh pengusaha, terlebih lagi perusahan Lokal yang mendanai kegiatan tersebu. Ungkapnya

Dedi Putra Pakpahan selaku kuasa Hukum PT. KBA meminta Kepada Pihak Kejari Balikpapan segera menetapkan tersangka jika adanya dugaan korupsi penyalagunaan kewenangan yang menyebabkan kerugian Negara. Pungkas Kuasa Hukum PT. KBA Dedi Putra Pakpahan (fbn)

fahmi

fahmi

Previous Article

DPRD Kota Balikpapan Gelar Paripurna Terkait...

Next Article

Karyawan PT. KBA Megeluh, Kejari Diminta...

Related Posts

Peringkat

Profle

Syafruddin Adi

Achmad Sarjono

Achmad Sarjono verified

Postingan Bulan ini: 181

Postingan Tahun ini: 620

Registered: Sep 25, 2020

Herman Djide

Herman Djide verified

Postingan Bulan ini: 76

Postingan Tahun ini: 1029

Registered: Sep 22, 2020

H. Syamsul Hadi, S.Pd

H. Syamsul Hadi, S.Pd

Postingan Bulan ini: 61

Postingan Tahun ini: 205

Registered: Jan 24, 2021

Suhardi

Suhardi

Postingan Bulan ini: 58

Postingan Tahun ini: 547

Registered: Sep 22, 2020

Profle

Widian.

Yusril Minta KPU Tunda Penetapan Pemenang Pilkada Labuhanbatu Tahun 2020
Akhirnya Terjawab Sudah, MK Terima Gugatan  Dan Mengadili Perkara PSU Pilkada 2020
Sat Narkoba Polres Bantaeng Amankan 2 Warga dan 1 Oknum Polisi, Tes Urine Positif
Pelaku Pembakar Rumah Di Desa Gancang Dijerat Pasal 178 KUHP Ancaman Penjara 12 Tahun

Follow Us

Recommended Posts

Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Bursa Efek Indonesia Diperiksa Penyidik Jampidsus Terkait Dugaan Korupsi Pada PT. ASABRI
Kunker Virtual, Jaksa Agung Tegaskan Jangan Mudik
Polda Kaltim, Bongkar Peyelundupan 25 Kg Narkotika Jenis Shabu, Lintas Kalimantan -  Sulawesi
Jampidsus Limpahkan Laporan Hasil Penyelidikan Perkara Dugaan Korupsi Pengadaan Bantuan Benih Jagung Pada Penyidik Kejati Lampung
OTT Bupati Nganjuk,  Humas Polri: Wujud Sinergitas KPK dan Polri