Updates
SAMARINDA - Ketua DPW PKS Kalimantan Timur, Dedi Kurniadi menyebutkan bahwa sejak awal sikap partainya baik dari pusat hingga daerah tetaplah konsisten, dan kini setelah IKN menjadi Undang-undang, PKS tetap kritis dan menginginkan keterlibatan masyarakat lokal untuk ikut dalam pembangunan di IKN.
Demikian disampaikannya Dedi melalui perbincangan santai, di Samarinda, Kamis (15/9/2022).
"Masyarakat yang berada di Titik Nol, seperti di Penajam Paser Utara (PPU) saat ini agak kesulitan dalam mengatur kepemilikan aset seperti tanah, padahal selama ini, mereka sudah turun temurun berada di sana. Untuk itu anggota DPRD Kaltim maupun PPU harus tetap kritis dan memperjuangkan hak rakyat seperti ini, ungkap Dedi.
Mantan pegawai BUMN ini menambahkan Pemerintah Provinsi Kaltim dan Pemerintah Kota dan Kabupaten lainnya juga mulai saat ini agar menyiapkan sumber daya manusia ( SDM) yang siap bersaing di IKN Nusantara nanti.Mengingat persaingan semakin ketat, jika Kaltim tidak siap akan hal tersebut, maka akan membuat warga Kalimantan Timur tersisih.
"Selain itu, Pemerintah Kaltim juga harus mempersiapkan infrastruktur, yang mampu menyambungkan kota dan kabupaten lainnya, agar seluruh warga bisa menikmati akan pembangunan dan dampak positif keberadaan IKN tersebut sehingga berdampak baik terhadap ekonomi masyarakat.Sementara itu, terkait dengan kenaikan harga BBM, Ketua DPW PKS Kaltim ini mengatakan, "Kenaikan harga BBM bukan karena IKN, tapi karena tanggungan pemerintah terhadap subsidi BBM sudah terlalu besar. Selain itu juga besarnya bunga utang Luar Negeri, ini lah yang membuat APBN kita defisit, , " tutupnya mengakhiri. ( mr/fr)
Agus Riyanto 
Tony Rosyid 
